SEKITARSEMARANG – Sebelumnya, dalam Debat Capres yang dilaksanakan pada Minggu (7/1/2024), Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengkritik tentang anggaran Kementrian Pertahanan (KemenHam). Dirinya juga menyinggung terkait nasib tentara yang tidak memiliki rumah dinas, padahal Menteri Pertahanannya disebut memiliki rumah sebesar 340 hektar.

Hal tersebut disampaikannya saat memaparkan visi misinya pada Debat Ketiga Pilpres 2024, di panggung debat Istora Senayan, GBK, Jakarta.

Awalnya Anies hanya berbicara tentnag sejumlah tantangan dalam pertahanan di sisi lain, dari mulai tantangan virus cyber attack di handphone dan komputer. Selain itu, isu lainnya adalah perdagangan manusia dan perdagangan anak-anak, dimana terdapat lebih dari 3.000 orang menjadi korban perdagangan manusia.

Anies juga mengkritik bahwa sekitar Rp 700 triliun anggaran Kementrian Pertahanan tidak bisa mempertahankan hal tersebut. Akan tetapi, menurutnya anggaran tersebut justru digunakan untuk membeli alutista bekas di saat tentara Indonesia lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas.

“Dan Rp 700 triliun anggaran Kementrian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru malah digunakan untuk membeli alat-alat Alutista yang bekas di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya punya Pak Jokowi punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini, ini harus di ubah.” Ucapnya.

Hal tersebut menyebabkan hubungan antara Prabowo dan Anies semakin memanas saat ini. Prabowo Subianto telah membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa urusan pertahanan negara adalah hal yang sakral, dan Anies tidak bisa mengerti tentang hal tersebut karena belum pernah terjun langsung ke tempat Kemenham.

Saat ini, pada Selasa (8/1/2024), Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) melaporkan bahwa capres Anies Baswedan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. PHPB melaporkan Anies diduga atas dugaan fitnah terkait pernyataan luas lahan tanah yang dimiliki capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seluas 340 hektar.

Laporan tersebut diketahui telah dibuat dan diajukan di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat. Perwakilan (PHPB), Subadria Nuka mengatakan bahwa luas bidang tanah milik Prabowo yang disampaikan oleh Anies tidak benar.

“Terkait bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Prabowo Subianto adalah seluas 340 hektare, maka hal tersebut adalah tidak benar.” Ucap Subadria Nuka dalam keterangannya.

“Karena diketahui tanah-tanah pribadi yang dimiliki Prabowo Subianto adalah sebagaimana yang disampaikan di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Prabowo tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 275.320.450.000,” Sambungnya.

Selain itu, dirinya juga mengatakan bahwa Anies juga memberikan pernyataan yang secara tidak langsung terdengar seperti menyerang langsung Prabowo, baik sebagai Menteri Pertahanan, maupun pribadi. Subadria mengatakan juga bahwa dalam debat ketiga tersebut, Anies menyebut anggaran pertahanan Rp 700 triliun dan menghina kinerja Prabowo sebagai Menhan dengan memberikan nilai 11 dari 100.

“Patut diduga ini telah melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu dan Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu.” Jelas Subadria.

“Karena diketahui juga bahwa jumlah anggaran Kemenhan tidak mencapai Rp 700 triliun. Atas hal tersebut, kami meminta agar kiranya Bawaslu RI segara menindaklanjuti laporan kami agar yang bersangkutan dapat segera di proses.” Sambungnya.